REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan enggan menjelaskan alasan partainya tidak memberi sanksi kepada Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur, Isran Noor yang menghadiri deklarasi Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Padahal, dua kader Demokrat lainnya, Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa dicopot dari jabatan mereka pascamenghadiri deklarasi PPI. Pasek dicopot dari jabatan sebagai Ketua Komisi III, sedangkan Saan dicopot sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR.

"Masalah internal kami kan. Kami memiliki beberapa kriteria, parameter, bukan hanya satu," kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin (21/10).

Syarif tidak menjelaskan kriteria dan parameter apa yang dimiliki Demokrat dalam memberi sanksi kepada kadernya. Ia berkelit hal itu merupakan urusan internal Demokrat. "Itu urusan internal," ujarnya.

Isu yang beredar di kalangan wartawan, Isran tidak dikenai sanksi lantaran berjasa membiayai Rakornas Demokrat beberapa waktu lalu di Hotel Sahid. Namun, Syarif membantah rumor ini dan justru balik bertanya sumber informasi itu. "Kata siapa dia membayari Rakornas di Sahid? Enak saja (sambil ketawa). Itu asumsi Anda," ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM ini ogah partainya dianggap tak adil memperlakukan antara Isran dengan Pasek dan Saan. Ia beralasan partainya punya aturan dalam memberi sanski.

"Enggak.. Enggak kami punya aturan sendiri. Tidak mungkin kami buka semua. Istilahnya kalau dapur sampai soal garam dan cabe harus disebutkan. Musti dibuka semua," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika