Jumat 18 Oct 2013 08:46 WIB

Wapres Tegaskan Penduduk Harus Jadi Titik Sentral Pembangunan

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Djibril Muhammad
Wapres Boediono (tengah) didampingi sejumlah pejabat dan menteri memberikan keterangan pers tentang kompensasi kenaikan harga BBM di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (18/6). Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat terkait kenaikan harga BBM m
Foto: ANTARA
Wapres Boediono (tengah) didampingi sejumlah pejabat dan menteri memberikan keterangan pers tentang kompensasi kenaikan harga BBM di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (18/6). Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat terkait kenaikan harga BBM m

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Boediono mengingatkan kembali pentingnya menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan.

Agar, pembangunan tak sekedar menjadi sebuah proses tetapi sekaligus menghasilan kualitas SDM yang jauh lebih baik. Sebab, penduduk menjadi pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan.

 

"Pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai sentral semakin menjadi cita-cita semua bangsa didunia ini," ujar Boediono saat membuka seminar nasional Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Kamis (17/10). 

Menurut Boediono, ada 3 jalur pembangunan yang harus menempatkan penduduk sebagai sentralnya yakni pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Saat ini, berbagai kebijakan dan program pembangunan telah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Namun, masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Baik pendidikan, kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan hak reproduksi, ekonomi, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Menurut Boediono, penduduk yang semakin berpendidikan dan sehat, akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Jadi, perlu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Kalau tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah.

Penduduk yang makin sehat, kata dia, usia harapan hidupnya akan tinggi. Jumlah penduduk usia lanjut yang semakin besar, akan menuntut kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut.

"Menjadi tantangan juga untuk memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya," katanya.

Dikatakan Wapres, membangun dengan sentral penduduk, hasilnya tidak akan langsung bisa dirasakan saat itu juga. Namun, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, hasil program KB yang dikembangkan sekitar 40 tahun lalu baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini.

Para ahli kependudukan pun, kata dia, memperkirakan bahwa krisis ekonomi akan terasa dampak negatif terhadap kualitas penduduk untuk beberapa dekade ke depan atau sekitar satu generasi.

Diakui Boediono, sejak era reformasi, pembangunan kependudukan banyak tersisihkan oleh kepentingan jangka pendek. Tak semua pimpinan daerah memiliki kepedulian terhadap program kependudukan.

Oleh sebab itu, Ia menilai pentingnya segala profesi termasuk IPADI untuk ambil bagian dalam proses pembangunan kependudukan.

"Para ahli harus keroyokan, bersama-sama melakukan pekerjaan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut," katanya.

Sementara menurut Penerima 'Lifetime Achievement Award', Haryono Suyoni, pesan Wapres yang menggaris bawahi tentang tiga hal, harus menjadi perhatian karena tak bisa menunggu.

Sudah saatnya,  masyarakat diajak dalam pembangunan tanpa menunggu lagi dengan pemerintah termasuk Pemda menjadi fasilitator.

"Kerisauan Wapres bukan hanya karena penduduk naik dan kelahiran naik. Tapi, masyarakat tak dilibatkan dalam pembangunan. Maka, harus ditingkatkan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement