REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, Lemsaneg menilai, sistem informasi KPU belum sepenuhnya aman. Namun, sistem informasi dan teknologi posisinya semata-mata hanya sebagai alat bantu dalam memudahkan kerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu.

"Tapi basis utamanya tetap manual. Untuk secara khusus menyangkut pemungutan dan penghitungan suara tetap berdasar pada rekap manual sesuai perintah undang-undang," kata Arif, Kamis (17/10).

Keputusan apakah kerja sama antara KPU dan Lemsaneg akan dilanjutkan atau tidak, menurut Arif akan diambil pekan depan. Setelah dilakukan rapat gabungan dengan Komisi I, KPU, Bawaslu, dipimpin Komisi II DPR pada 24 Oktober 2013. "Jadi belum ada keputusan ini dilanjutkan atau dibatalkan, belum ada," ujar Arif.

Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, hanya menyampaikan perlunya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemilu. Terutama menyangkut proteksi data pemilu. Namun Lemsaneg menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk memutuskan kerja sama laik dilanjutkan atau tidak.

"Banyak yang menolak, mungkin sifatnya asistensi, artinya kita dalam arti membantu. Hilangkan kesan ada pemaksaan," kata Djoko.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, sistem informasi KPU memang masih memiliki kelemahan. Tetapi bukan berarti KPU membiarkan sistem yang dimiliki mudah dirusak pihak luar.

"Bisa dilihat sistem di seluruh dunia, bahkan Pentagon pun pernah dibobol. Kami sadari potensi itu ada, tapi kami juga sadar dan membuka kerja sama dengan pihak yang bisa membantu KPU," kata Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika