REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih kekurangan 7.000 guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, dari 15 ribu guru yang ada, 65 persennya PNS dan 35 persen sisanya adalah guru honorer.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Agus Supriatman, mengatakan, idealnya sekolah negeri memiliki guru yang sudah berstatus PNS. Tapi, masih ada ribuan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri.
Namun, di banding sekolah negeri, di sekolah swasta jumlah guru honorer jauh lebih banyak. Artinya, guru honorer yang ada di Karawang mayoritas tersebar di sekolah swasta.
"Tapi, di sekolah negeri juga banyak guru honor. Padahal, idealnya guru-guru di sekolah negeri statusnya PNS," ujar Agus, kepada ROL, Kamis (17/10).
Selain masalah kekurangan guru PNS, kata Agus, juga ada masalah lainnya. Yaitu, tidak seimbangnya pemerataan guru PNS. Sebab, hingga kini banyak guru PNS yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sedangkan, wilayah pedesaan masih kekurangan guru PNS.
Kekurangan guru ini, terjadi di semua sekolah. Dari mulai tingkatan SD sampai SMA. Bahkan, SMK di Karawang, mayoritasnya guru honorer. Mengingat, SMK swasta di wilayah ini jauh lebih banyak. Yakni, mencapai 86 unit. Sehingga guru-guru ini merupakan tenaga tetap yayasan yang menaungi sekolah tersebut.
Menurut Agus, setiap tahun instansinya mengusulkan untuk penambahan guru PNS. Namun, kuota PNS dari pusat sangat terbasat. Sehingga, kekurangan pengajar PNS ini terus membengkak. Hingga saat ini mencapai 7.000 orang.