REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan membantah disebut membangun dinasti politik. Karena keluarganya dianggap tidak menduduki jabatan di provinsi yang sama.
"Yang paling penting, apakah keluarga kami manfaatkan bisnis? Manfaatkan jabatan dengan bisnis? Jangan karena kebetulan saja lalu dibilang dinasti politik," ujarnya di Balai Kota, Rabu (16/10).
Sebelumnya, politisi Partai Golkar Indra J Piliang tidak terima jika kader partainya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disebut membangun dinasti politik. Menurutnya, jika Atut disebut membangun dinasti, maka Ahok pun bisa dikatakan membangun dinasti politik. Sebab, adik Ahok, Basuri Tjahaya Purnama saat ini memegang jabatan Bupati Belitung Timur.
Ahok menjelaskan, Basuri pernah diminta untuk menjadi Bupati Pangkal Pinang saat ia masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Namun tawaran itu ditolak karena merasa tidak enak jika kakak-beradik menduduki dua jabatan penting di satu provinsi.
Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada 2005-2006. Baru setahun menjabat, dia mundur karena maju dalam pemilihan bupati Bangka Belitung. Namun, ia kalah dalam pilkada tersebut.
Posisi Ahok sebagai Bupati Belitung Timur lalu digantikan oleh wakilnya, Khairul Effendi. Setelah itu, baru adik Ahok, Basuri maju dalam pemilihan bupati Belitung Timur dan akhirnya berhasil menduduki jabatan yang pernah ditempati kakaknya tersebut.
Dinasti politik menjadi sorotan setelah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, ditangkap KPK karena kasus suap. Dari KPK diketahui, perusahaan milik keluarga Atut selalu menjadi pemenang tender dalam setiap pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten.
Hal itu diduga karena adanya dominasi politik yang dikuasai oleh keluarga Atut. Kekuasaan yang telah menggurita itu akhirnya dimanfaatkan untuk keperluan bisnis. Atut sendiri memiliki sembilan keluarga yang saat ini masih menduduki jabatan politik di Banten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika