REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK, Abraham Samad menegaskan KPK pasti akan memeriksa hakim konstitusi terkait dugaan suap yang melibatkan ketua non-aktif MK, Akil Muchtar. Apalagi KPK sudah melayangkan surat panggilan kepada hakim konstitusi.

“Belum ada jadwalnya, tapi akan diperiksa. Pasti,” katanya saat ditemui di Istana Merdeka, Jumat (11/10).

Ia pun menegaskan siapa pun, baik masyarakat biasa bahkan hakim konstitusi tidak bisa mengelak dari panggilan KPK. Termasuk tidak perlu meminta izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal tersebut. “Tidak perlu izin presiden. Kita equality before law. Samakan saja semua masyarakat biasa. Apa sih kelebihan hakim konstitusi? Dia punya imunitas? Tidak ada. Dia harus patuh,” katanya.

Ia pun masih memberikan toleransi kepada hakim konstitusi yang masih enggan dipanggil KPK. Baginya, KPK masih punya waktu untuk melakukan pemanggilan ulang. “Kita panggil. Kalau kita panggil 3-4 kali tidak datang, kita jemput paksa,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika