REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan KPK tidak memerlukan izin presiden untuk memanggil hakim konstitusi jika dianggap perlu. Kondisi tersebut sudah berubah.

 Dulu, jika aparat penegak hukum memanggil pejabat pemerintahan mulai dari gubernur, bupati, walikota, bahkan menteri diperlukan izin presiden. Namun, saat ini aturan tersebut sudah tidak berlaku. “Sekarang tidak diperlukan dan tidak berlaku. Jika KPK ingin memanggil siapapun di negeri ini, tidak memerlukan izin dari presiden,” katanya saat memberikan keterangan pers mendadak di Istana Merdeka, Jumat (11/10) petang.

Sebelumnya, salah satu hakim konstitusi siap diperiksa KPK terkait dugaan suap yang melibatkan ketua non-aktif MK, Akil Muchtar. Meski sudah dipanggil, hakim konstitusi belum memenuhi panggilan tersebut karena menunggu izin dari Presiden SBY. Disebutkan, dalam UU MK diatur setiap hakim konstitusi bisa dipanggil jika ada surat persetujuan dari presiden.

Presiden SBY pun mengaku sudah melakukan pengecekan mengenai surat izin yang dilayangkan MK kepadanya. Tetapi, belum ada surat yang dimaksud. “Saya cek baik kepada Mensesneg, Seskab, maupun Sekretaris Pribadi, surat itu belum ada. Belum saya terima. Saya hanya mendengar dari media,” katanya.

Ia pun berjanji jika surat itu sudah sampai ke tangannya akan segera direspons dengan cepat dan tepat. “Saya akan membaca terlebih dahulu isu itu (surat) setelah itu akan saya respon dengan tepat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika