REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan komitmennya terhadap kedaulatan pangan.

“Pemerintah harus fokus untuk membuat kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan mampu memastikan ketahanan pangan di dalam negeri, khususnya pencetakan sawah baru, tegas Cak Ali, panggilan akrabnya, saat menjadi pembicara utama Seminar Nasionaal  Ketahanan Pangan di Universitas Mercubuana Yogyakarta, Rabu (9/10/2013).

Menurut Cak Ali, peningkatan produktivitas pangan dalam negeri harus dilaksanakan, apalagi mengingat kebijakan impor sebagai jalan pintas masih saja diterapkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunya impor beras mencapai angka 2,2 Juta ton, sedangkan laju alih fungsi lahan produktif setiap tahunya mencapai 120 ribu Ha. Kalau di biarkan maka impor beras tidak terhindarkan.

Diterangkan Cak Ali yang juga sebagai Capres Konvensi PD, sesungguhnya banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menyukseskan program peningkatan produksi. Di antaranya adalah revolusi hijau dan sistem pertanian pangan terpadu dengan memaksimalkan  teknologi untuk menciptakan bibit unggul dan alat pendukung pertanian yang efektif".

Selain itu, langkah strategis harus diambil Kementerian Pertanian adalah segera memperbaiki infrastruktur dan irigasi pertanian yang rusak parah setelah era otonomi daerah akibat saling lempar tanggung jawab. "Dan, yang paling penting, pemerintah harus berkomitmen kuat memproteksi pasar untuk produk pertanian dalam negeri. Negara harus memuliakan petani, mereka adalah tulang punggung kedaulatan pangan negara ini.

"Petani harus sejahtera di negara agraris ini," cetus ketua umum ISNU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika