REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai mekanisme pemilihan hakim konstitusi perlu ditinjau dan mendapat masukan dari berbagai pihak sehingga hasilnya akan dapat optimal.

"Perlu pula kita pikirkan bagaimana persyaratan dan mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Kalau perlu kita atur dalam undang-undang," kata Presiden dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono di Jakarta, Sabtu (5/10).

Dalam tweetnya, Presiden menambahkan akan melangsungkan pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara antara lain Dewan Perwakilan Rakyat RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan pada Sabtu siang.

"Saya ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan," katanya.

Ia mengharapkan MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. "Tanggung jawabnya sangat besar," tegasnya.

Presiden pada Sabtu pukul 13.00 WIB dijadwalkan melangsungkan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta. Pada sore harinya Kepala Negara dijadwalkan bertolak ke Bali untuk menghadiri KTT APEC.

Ikuti Whatsapp Channel Republika