REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR--Sistem birokrasi di Indonesia dinilai masih bobrok dan berbelit-belit. Penyebab utama adalah cara pandang para birokrat yang mempersulit setiap urusan.
"Inilah ke depan yang menjadi pekerjaan rumah buat kami, bagaimana membenahi sistem serta moral dari para abdi negara. Dengan adanya investasi yang masuk otomatis akan memberikan hal positif nyata seperti lapangan pekerjaan bertambah," kata Ketua DPR Ri, Marzuki Alie, di Denpasar, Jumat *
Marzuki yang ditemui dalam dialog dengan mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum mengatakan, harus ada pelayanan yang jelas dan cepat di bidang birokasi demi meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Ia menyebut masalah yang sering terjadi di lapangan adalah pengurusan administratif seperti izin sangat sulit.
"Pelayanan yang jelas dan cepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, jika masih ada hambatan dalam pengurusan administratif seperti izin orang akan enggan menanamkan modal," kata Marzuki Alie.
Salah seorang calon presiden dari konvensi Partai Demokrat memberikan contoh nyata, seperti pendirian pabrik semen di Cibinong, Tuban, Jawa Timur. Investor siap menanamkan modal sebesar Rp 5 triliun namun karena proses izinnya tersendat akhirnya terlambat dalam pembangunan.
"Dari mentri sekretaris negara (Mensesneg) hingga Gubernur Jawa Timur sudah membantu namun izinnya tidak kunjung keluar. "Izinya bisa keluar tapi harus melibatkan dari pihak bupati sebagai rekan," ujar Marzuki Alie.
Pemilihan kepala daerah (Pikada) yang tinggi biaya menurut Marzuki menjadi salah satu penyebab bagaimana pejabat publik memiliki keinginan untuk korupsi selama menjabat.
Investasi yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah, jika sudah menjabat pastinya diharapkan untuk kembali. "Inilah yang menjadi pekerjaan besar untuk kita semua bagaimana menekan biaya pilkada yang luar biasa besarnya," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
