REPUBLIKA.CO.ID,Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Sekitar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dialokasikan untuk mendanai pendidikan. Salah satu program yang dapat dirasakan langsung dalam bidang pendidikan adalah bebas biaya untuk anak-anak Indonesia usia SD dan SMP. Para orang tua bisa bernafas lega karena Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan yang memberlakukan sekolah gratis, terutama pada sekolah negeri tingkat pendidikan dasar mulai SD sampai SMP
Tahun ini berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), alokasi dana sektor pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp 345,335 triliun dari sebelumnya Rp 336,848 triliun. Kenaikan ini mengikuti meningkatnya besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.726 triliun.
Dana pendidikan ini kemudian mengalir melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana pengembangan pendidikan nasional. Termasuk di dalamnya alokasi untuk anggaran pendidikan yang tersebar di 18 kementerian negara/lembaga (K/L) dan alokasi gaji guru.
Secara kuantitas, jumlah ini menurut Dadang Kahmad Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Pustaka dan Informasi sudah tepat. Hanya saja jatah untuk sektor-sektor pendidikan ini yang masih harus mendapat perhatian. Misalnya, pencampuran antara gaji tenaga pengajar dan biaya pengembangan pendidikan nasional.
Ada baiknya menurut Dadang, alokasi dana tenaga pengajar bisa terpisahkan dari 20 persen dana APBN. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan kualitas sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari peningkatan kualitas pengajar, sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan kurikulum. Pemerintah diminta untuk lebih jeli dalam menilai sektor pendidikan. "Ke depan kita mengharapkan lebih banyak dana untuk peningkatan kualitas pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.
“Karena itu, pendidikan dan pelatihan untuk guru itu menjadi hal yang penting. Agar, tercipta standirisasi tenaga pengajar baik di desa maupun di kota,” ujarnya.
“Jadi, bayarlah pajak dengan kesadaran bahwa ini akan berguna untuk meningkatkan pendidikan generasi bangsa ini di masa depan,” katanya. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika