REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Century Mega Investama (CMI), Robert Tantular menyerahkan sejumlah barang bukti dalam pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus Bank Century pada hari ini.
Pihak Robert juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri penggunaan dana bail out atau dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.
"Kami dari pihak Robert Tantular meminta bantuan KPK untuk menggandeng PPATK dalam rangka menelesuri dana Rp 6,7 triliun tersebar," kata kuasa hukum Robert Tantular, Andi Simangunsong yang ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/9).
Andi mempertanyakan penggunaan dana talangan itu apakah memang untuk operasional Bank Century atau ada pihak lain yang menikmati dana talangan itu. Prinsip follow the money, ia melanjutkan, perlu diterapkan dalam perkara ini.
Dari jumlah dana talangan tersebut, ada sekitar Rp 2,2 triliun yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Ia
mempertanyakan kegunaan penempatan uang sebesar itu di BI. "Kalau tidak, semua hanya akan menjadi tanda tanya besar kemana dana Rp 6,7 triliun," ujarnya.
Dalam dokumen yang diserahkan pihak Robert Tantular kepada para wartawan, salah satunya memuat rincian penggunaan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari dana talangan tersebut.
Ada sembilan item penggunaan dari dana talangan itu yaitu untuk pelunasan FPJP dan bunganya sebesar Rp 706,21 miliar, pengembalian DPK BUMN/ BUMD/ Yayasan sebesar Rp 524,34 miliar, pembayaran DPR terafiliasi sebesar 80,70 miliar dan pembayaran DPK tidak terafiliasi sebesar Rp 2,869 triliun serta pembayaran lain-lain sebesar Rp 27,48 miliar.
Dana talangan yang ditempatkan di Bank Indonesia yang dimaksudkan Andi yaitu penempatan di BI sebesar Rp 1,561 triliun dan surat utang negara sebesar Rp 631,97 miliar sehingga totalnya sebesar Rp 2,192 triliun. Lainnya dana talangan untuk kas di Bank Century sebesar Rp 80,50 miliar dan penempatan antar bank sebesar Rp 281,40 miliar. Total dana talangan yaitu sebesar Rp 6,762 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika