REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menyatakan, pelaku usaha keberatan atas naiknya tarif listrik tahap terakhir sebesar 4,3 persen pada Oktober dan merupakan kebijakan pemerintah menaikan tarif listrik 15 persen sepanjang tahun 2013.
"Seharusnya pemerintah lebih bijak melihat kondisi dan kesulitan rakyatnya. Suatu kebijakan yang telah diputuskan, bukanlah hal yang sulit untuk ditinjau ulang dan jika itu untuk kepentingan rakyat," ujar Direktur Eksekutif Kadin Riau, Muhammad Herwan di Pekanbaru, Ahad (29/9).
Pemerintah, lanjutnya, harus melakukan evaluasi lagi terhadap kondisi kelistrikan khususnya praktik operator listrik yang bernama PT Perusahaan Listrik Negara, apakah sudah memenuhi standar profesional atau perundang-undangan yang berlaku.
Seperti Undang-undang (UU) No 8 tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen, kemudian UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, lalu UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan lain sebagainya.
Apalagi secara faktual lima bulan terakhir kodisi listrik terutama di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat tengah dalam masalah serius dan bahkan sudah layak dikaterogikan darurat akibat byar pet atau listrik mati.
"Pelaku usaha mikro kecil dan menengah maupun besar mengalami kerugian yang tak sedikit. Omzet dan produktifitas menurun drastis, aktifitas pelaku usaha serta rakyat jadi ternganggu," katanya.
"Jadi, sudah sewajarnya pemerintah lebih berpihak kepada rakyat disaat kondisi krisis listrik dan apalagi hanya menaikan tarif listrik. Bukan hanya mengedepankan politik serta anggaran pendapatan dan belanja negara," tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau tahun 2012. di Riau terdapat 484.289 unit UKM dan pada bulan April tahun 2013 jumlahnya menjadi 490.396 unit UKM.
Saat ini PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) mengambil kebijakan melakukan pemadaman bergilir selama empat jam lebih dalam waktu satu hari dan listrik mulai dipadamkan dua kali yakni pada siang dan malam hari untuk menghindari defisit.
Ekonom Edi Ariyanto mengatakan, elektrifikasi di Riau mencapai 60 persen dan pada waktu beban puncak konsumsi energi listrik sekitar 450,7 Mega Watt dengan kemampuan pembangkit PLN WRKR sekitar 316,3 Mega Watt.
"Dengan kata lain, PLN WRKR masih kekurangan daya sekitar 134,4 Mega Watt yang ditutupi dari interkoneksi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sedang bermasalah. Apalagi konsumsi energi listrik di Riau cukup tinggi mencapai 15 persen," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
