REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Kabupaten Flores Timur, NTT, meminta BNP2TKI memerangi praktik percaloan TKI.
Demikian diungkapkan Harun Laude (53 tahun), Burhan Mansur (61 tahun), Yuliana Ida Kolin, dan Kepala Desa Lowohedo Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur Andreas Dosikahah, dalam keterangan pers yang diterima Republika, Kamis (26/9).
Harun Laude menuturkan, ia pergi ke Malaysia pada 1980 tanpa bekal dokumen resmi ketenagakerjaan. Berangkat dari Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur menuju Parepare di Sulawesi Selatan lima hari perjalanan laut.
Dari Parepare ke Nunukan di Kalimantan Timur tiga hari perjalanan laut. Dari Nunukan kemudian menyeberang ke Tawau, Sabah, Malaysia, dengan naik takboad kurang lebih dua jam.
"Setibanya di Tawau kami diterima 'pengurus' (yakni calo TKI, red.). Oleh calo TKI itu kami disalurkan bekerja di perkebunan. Selama bekerja hanya dikasih makan tanpa gaji, setiapkali menanyakan soal gaji pengguna selalu mengatakan tenaga kerja tidak berdokumen tidak ada gaji," ungkap Harun.
Kejadian seperti itu dia jalani kurang lebih tiga tahunan (1980-1983) bersama 34 TKI lainnya. "Bagi kami serba dilema, mau pulang ke kampung halaman tidak ada biaya. Sementara biaya yang dipakai pada saat pergi dari hasil jual barang-barang dan uang pinjaman," tuturnya menambahkan.
Lain halnya Burhan Mansur. Ia 27 tahun menjadi TKI di Malaysia. Pergi ke Malaysia hanya berbekal Paspor. Namun demikian untuk mengurus Paspor di Kupang sudah 'dimakan' oknum petugas imigrasi.
"Ini fakta yang ada di depan mata kita, untuk menjadi TKI resmi sedari tanah air saja sudah susah, lokasi urus Paspor dan dokumen ketenagakerjaan harus ke Kupang. Berikut memerlukan biaya besar. Sehingga membuat orang jadi TKI tak berdokumen resmi semakin nekad saja," kata Burhan.
Yuliana Ida Kolin membenarkan mengenai banyaknya TKI gelap dari Flores Timur yang bekerja di Malaysia sebagaimana dialami dan diungkapkan Harun Laude dan Burhan Mansur.
"Atas nama warga masyarakat Flores Timur kami meminta kepada BNP2TKI agar segera membuka pos pelayanan TKI di Larantuka ibukota Kabupaten Flores Timur," pinta Yuliana.
Dia menambahkan, Flores Timur khususnya di Kecamatan Solor Timur merupakan kantong TKI tak berdokumen resmi. Mereka pergi ke Malaysia kebanyakan melalui Tawau, Sabah, dan Serawak. Kepergian mereka ke Malaysia itu merupakan tradisi yang turun temurun.
Kepala Desa Lowohedo, Kecamatan Solor Timur Andreas Dosikahah sependapat dengan Yuliana Ida Kolin. Andreas menuturkan, orang menjadi TKI pergi bekerja keluar negeri atau merantau merupakan orang melarat. Mereka ingin melakukan perubahan perekonomiannya dalam keluarganya sepulang bekerja di luar negeri.
"Agar para TKI itu tidak sampai susah atau melarat pada saat di tanah air, kami sangat berharap adanya pos pelayanan TKI di Flores Timur," kata Andreas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengatakan, BNP2TKI sudah merencanakan untuk membuka dua kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di NTT, yakni di Larantuka Kabupaten Flores Timur dan di Labuanbajo Kabupaten Manggarai Barat. Kedua kantor P4TKI di Larantuka dan Labuanbajo itu akan dibuka pada 2014 mendatang.
Jumhur menjelaskan, kunjungan kerjanya ke NTT kali ini dalam rangka memastikan mengenai rencana akan dibukanya dua kantor P4TKI tersebut. Dalam kunjungannya, Jumhur didampingi Direktur Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan Christofel De Haan, Direktur Verifikasi Kerjasama Pelayanan Dokumen Deputi Bidang Penempatan Bambang Supadiyono, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Herry Hidayat, dan Kepala BP3TKI Kupang Tombur Gultom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika