REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Tingkat persaingan untuk bisa lolos dalam tes calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Malang, Jawa Timur, cukup ketat, yakni 1 banding 100, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Supriyadi.
"Sampai pendaftaran ditutup (Selasa, 24/9), jumlah pendaftar mencapai 4.013 orang, sehingga tingkat persaingannya sangat ketat karena kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima tahun ini hanya 40 orang," kata Supriyadi di Malang, Rabu (25/9).
Dari ribuan pendaftar secara online tersebut, katanya, baru 2.446 yang telah mengirimkan berkas pendaftaran ke Pemkot Malang melalui Kantor Pos Malang.
Ia menjelaskan teknis pendaftaran, pertama adalah mengisi aplikasi secara online, kemudian mengirim berkas ke pemkot melalui kantor pos dan berkas yang diterima hanya yang ada stempel kantor posnya, bahkan diluar pendaftar online, berkasnya tidak akan diterima.
Setelah berkas masuk, lanjut Supriyadi, Pemkot Malang akan melakukan proses verifikasi yang melibatkan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Pendidikan (Dindik), BKD dan Inspektorat.
Dalam proses verifikasi berkas, Diknas bertugas untuk meneliti apakah ijazah pendaftar sudah sesuai atau tidak. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan dicoret.
Sedangkan peserta yang memenuhi syarat akan menerima nomor peserta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) untuk mengikuti ujian pada 3 November. "Kami jamin proses rekrutmen CPNS di daerah ini tidak akan ada kecurangan," tegas Supriyadi.
Bahkan, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji juga menjamin proses perekrutan dilakukan secara profesional. "Saya jamin tidak akan ada kebocoran soal ujian karena pengawalan yang sangat ketat," paparnya.
Apalagi, tegas politisi dari PKB itu, proses penilaian dan diterima tidaknya peserta ujian CPNS ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan, Pemkot Malang hanya sebagai penyelenggara penerimaan dan verifikasi berkas peserta.
Dalam rekrutmen CPNS 2013, Pemkot Malang mengajukan kuota sebanyak 450 CPNS untuk formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, namun yang disetujui hanya 40 CPNS dan seluruhnya adalah tenaga pendidik (guru).
Ikuti Whatsapp Channel Republika