REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, mengusulkan agar DPR tidak lagi diberikan kewenangan untuk ikut menentukan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara maupun pimpinan lembaga lainnya, seperti Kapolri dan Panglima TNI. Untuk menghindari kasus-kasus suap yang terjadi di DPR dan juga agar kepentingan politik tidak bercampur dengan kepentingan dan tujuan terbentuknya lembaga tersebut.

Menurutnya, jika orang-orang politik diminta atau dilibatkan memilih pemimpin lembaga tinggi negara, pasti akan mengikutsertakan kepentingan politik. “Pasti kepentingan politik tidak bisa dihindarkan termasuk jika didalamnya ada uang yang mengalir,” ujar Marzuki dalam pernyataannya, Jumat (20/9).

Dikatakannya, sebagai ganti DPR, Lembaga-lembaga negara itu sebaiknya dipilih melalui seleksi terbuka oleh lembaga independen yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari kampus-kampus, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Seleksinya pun dilakukan secara terbuka.

Jika kondisi yang terjadi saat ini terus diterapkan, katanya, dikhawatirkan NKRI bisa rusak, karena seharusnya lembaga-lembaga tinggi negara itu bebas kepentingan politik. Menurutnya, mereka yang seharusnya duduk di lembaga-lembaga tinggi negara seperti itu adalah para negarawan yang tidak memiliki atau ambisi politik lagi.

Khusus mengenai terjadinya suap dalam pemilihan calon hakim agung yang diduga melibatkan Hakim Tinggi Pontianak Sudrajat Dimyati dan Anggota Komisi III DPR dari FPKB, Bachrudin Nasori, dia mendesak agar Sudrajat digugurkan dari seleksi hakim agung. Lobi menurutnya adalah hal biasa, tapi kalau ada 'uangnya', maka harus digugurkan.

Marzuki juga mendorong tindakan tegas bagi Bachrudin Nasori jika memang terbukti menerima suap di toilet DPR. Dirinya meminta BK dan juga bahkan KPK untuk mengusutnya. "Kalau ada faktanya, bukan hanya BK, tapi KPK juga bisa bertindak. Namun harus dipastikan betul bahwa memang ada suap menyuap, karena kasihan nanti kalau ternyata tidak benar,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika