REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres dari Partai Golkar sudah dipastikan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai. Namun, evaluasi pencalonan Ical masih bisa dilakukan, tergantung tingkat elektabilitas ketua umum Partai Golkar tersebut.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Taanjung mengatakan, dalam dunia politik tidak ada yang bersifat mutlak. Jika ada pandangan-pandangan baru mengenai pengusungan capres, evaluasi bisa saja dilakukan.
"Tapi yang saya ketahui tidak tampak permintaan untuk mengubah capres dari Partai Golkar. Kalau pun memang ada, forumnya harus dikembalikan ke rapimnas," kata Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta, Selasa (17/9).
Memang, lanjut Akbar, hingga saat ini semua kekuatan Golkar dari atas hingga akar rumput masih bersepakat untuk menyukseskan Ical sebagai capres. Tetapi, suara-suara dari kader di daerah, terutama pengurus DPD Golkar di kabupaten/kota juga tidak bisa diabaikan. Meski suaranya tidak dihitung dalam rapimnas, kepemimpinan Ical menjadi hal yang mereka soroti.
Selain itu, tingkat elektabilitas Ical dari berbagai hasil jajak pendapat hingga saat ini belum mengalami kenaikan signifikan. Padahal, pemilihan presiden tinggal menghitung bulan. Harusnya, sebelum 2014 sudah ada peningkatan dari sisi elektabilitas terhadap sosok Ical sebagai capres.
"Memang tidak ada deadline bagi Ical untuk tingkatkan elektabilitasnya. Tapi menjelang 2014, setidaknya bulan Desember sudah ada hasilnya," ujar dia.
Sebagai dewan pertimbangan partai, tambah dia, sebenarnya sudah pernah mengusulkan kepada DPP saat rapimnas pemilihan capres dilakukan. Agar rekrutmen dilakukan dengan melibatkan pengurus partai di tingkat kabupaten/kota. Walau pun dalam AD/ART partai rapimnas cukup diikuti pengurus partai tingkat provinsi. Keabsahannya pun dipastikan meski suara DPD tingkat II tidak disertakan.
"Saya yakin kalau diberi kesempatan pengurus DPD tIngkat II, banyak yang akan menyampaikan aspirasinya. Paling tidak itu terlihat dari hasil kunjungan saya di daerah," ungkap Akbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika