REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengurus daerah PDI Perjuangan berharap keturunan Sukarno diusung sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. Di antara sejumlah generasi penerus Sukarno, nama Puan Maharani dan Prananda Prabowo menempati posisi penting di hati para kader daerah.
"Kalau tidak ada trah Sukarno, repot," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bengkulu, Ismail Saleh saat dihubungi Republika, Senin (9/9).
Bagi kader PDI Perjuangan, trah Sukarno menempati posisi yang istimewa. Ismail menyatakan trah Sukarno merupakan simbol pemersatu partai. Tanpa itu, dia khawatir soliditas yang selama ini terbangun di antara kader akan terpecah. "Pemersatu harus dari trah Sukarno," ujarnya.
Tak penting siapa keturunan Sukarno yang diusung PDI Perjuangan di pilpres 2014. Ismail mengatakan andai pun nanti partai kembali mencalonkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden, kader siap bekerja memenangkan keputusan partai. "Intinya begitu. Jokowi nomor dua (cawapres) tidak masalah," katanya.
Namun, jika Megawati tidak maju kembali sebagai capres, Ismail cenderung memilih Puan Maharani sebagai cawapres pendamping Jokowi.
Menurutnya, dibandingkan dengan Prananda Prabowo, sosok Puan lebih dikenal kalangan eksternal dan internal partai. Hal ini karena Puan lebih sering melakukan aktifitas politik baik di tingkat pusat mau pun di daerah. "Kalau Puan lebih bisa diterima. Puan lebih komunikatif dan sering sosialisasi ke bawah," ujarnya.
Sementara Prananda, imbuh Ismail, cenderung kurang dikenal kader di akar rumput. Karena selama ini aktifitas politik Prananda lebih terpolarisasi di tingkat DPP pusat. "Prananda masih tahapan internal kegiatan di DPP," katanya.
Namun, lanjut dia, pada akhirnya Ismail sadar diri. Keputusan terakhir soal penetapan capres/cawapres PDI Perjuangan tetap berada di tangan Megawati. Dia memastikan apa pun keputusan yang akan diambil Megawati akan dipatuhi dan dilaksanakan. "Pada dasarnya kami menyerahkan ke Ibu Megawati sebagai pemegang mandat partai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika