REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan, usulan dari kader-kader dari berbagai daerah terkait pencapresan ditanggapi positif oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Namun, keinginaan dan masukan dari kader daerah tersebut saat ini dipahami sebagai upaya untuk mengonsolidasikan kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif 2014.
"Tentu saja Ibu (Megawati) menanggapi positif masukan-masukan itu yang diberikan teman-teman di daerah. Kami pahami masukan-masukan itu adalah semata-mata untuk kepentingan konsolidasi partai ke depan untuk memenangkan pileg," kata Puan usai menutup Rakernas III PDI-P di Ancol, Jakarta, Ahad (8/9).
Rakernas, menurut Puan tetap mengakomodir aspirasi dari semua kader. Meski belum ada keputusan final terkait nama yang akan diusung pada pemilu presiden nanti. Namun, DPP PDI Perjuangan berpendapat penting untuk mencermati terlebih dahulu gelagat politik yang ada. Serta menyiapkan kekuatan penuh untuk menghadapi pileg sehingga target 27.02 persen suara bisa direalisasikan.
Jika ada yang menganggap hasil dan rekomendasi rakernas belum sesuai dengan pengharapan semua orang, menurut Puan, sebagai kader PDI-P seharusnya telah mengetahui mekanisme internal partai. Karena, bagaimanapun semua aspirasi telah ditampung dan diformulasikan hingga pada saat yang tepat PDI-P bisa mengambil keputusan yang bulat dan solid untuk pencapresan.
"Jadi kalau kemudian ada nama-nama yang muncul kita pahami Jokowi kader PDI-P yang tahu mekanisme internal partai. Hari ini rekomendasi rakernas menyiapkan diri untuk memenangkan pileg mendatang, bukannya kemudian kami tidak menangkap aspirasi dari teman-teman kader PDI-P," ujarnya.
Karena itu, Puan meminta semua kader PDI-P konsisten secara bersama-sama melaksanakan smeua hasil rekomendasi rakernas. Keinginan untuk mencapreskan tokoh-tokoh tertentu, bisa saja diwujudkan pada saat yang tepat sesuai dengan dinamika politik dan mencermati pemenuhan suara sesuai dengan UU Pilpres.
"Kami paham dalam rakernas ketum akan mengumumkan timing yang tepat. Boleh saja 10 januari saat ultah PDI-P, atau kalau kami merasa besok atau lusa kami merasa timing sudah tepat juga tidak menutup kemungkinan. Kami enggak mau lama-lama kok kalau sudah punya nama dan yakin memenuhi UU pilpres," jelas Ketua Fraksi PDI-P DPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika