REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Akademisi Informasi Teknologi menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Ketua Forum Akademisi IT, Hotland Sitorus, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (2/9), mengatakan kecurigaan penyimpangan pengadaan e-KTP bukan hanya dari segi proses tender, tetapi juga secara teknologi. "Perlu dipertanyakan apakah sudah ada database, server, dan aplikasi pendukung," katanya.
Menurut Hotland, sebagai data kependudukan, seharusnya e-KTP dapat diakses kepolisian, imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan instansi terkait lainnya. "Namun, nyatanya belum bisa. Ini menandakan database, komputer server, dan aplikasi pendukungnya belum berfungsi," katanya.
Menurut dia, alat pemindai e-KTP yang meliputi pemindai mata, sidik jari, tanda tangan, kamera pembaca kornea mata, dan e-KTP reader bermasalah. Kualitas blanko e-KTP dan chip data yang ditanamkan ke dalam e-KTP pun tidak jelas. Oleh karena itu, Forum Akademisi Informasi Teknologi menyatakan siap membantu KPK dalam memvalidasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam pembuatan e-KTP.
"Semua ini harus divalidasi, kami siap membantu KPK," tandas Hotland. Dia mengatakan penentuan harga satuan, ketersediaan software dan hardware, sangat berpotensi diselewengkan sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Menurut perhitungan Forum Akademisi IT, pelaksanaan e-KTP secara keseluruhan hanya menyerap dana sekitar Rp 3,8 triliun hingga R p4,1 triliun. Namun, negara mengeluarkan anggaran Rp 5,9 triliun, sehingga diperkirakan potensi kerugian negara Rp 1,8 triliun hingga Rp 2,1 triliun.
Hotland mengharapkan KPK serius memanggil Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana. Forum Akademisi IT juga meminta tindakan nyata dari Komisi II DPR untuk membuat Pansus e-KTP. "Sebagaimana pernah digagas sejumlah anggota DPR beberapa waktu lalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika