REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua mulai dibagikan per 2 September.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan pembagian BLSM dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
"Hari ini sudah dimulai. Sudah dilaksanakan oleh kantor pos dan dilakukan diseluruh provinsi," katanya saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) usai mendampingi wakil presiden, Boediono meresmikan Wayang World Puppet Carnival, Senin (2/9).
Ia meyakini pembagian BLSM tahap kedua akan berjalan lebih lancar dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sebab, kartu perlindungan social (KPS) sudah dimiliki semua rumah tangga sasaran (RTS).
Dengan begitu, proses pembagian BLSM benar-benar terfokus pada penyaluran dana. "Dananya sendiri sudah dicairkan sejak Jumat pekan lalu. Saya yakin ini lebih cepat daripada yang penyaluran BLSM yang pertama," katanya.
Agung pun menegaskan untuk BLSM tahap pertama baru terealisasi 93 persen. Provinsi yang belum mendapatkan BLSM tahap pertama yakni Papua dan Papua Barat.
Oleh sebab itu, untuk tahap kedua ini, kedua provinsi itu pencairan dananya dua kali lipat. "Dana BLSM untuk Papua dan Papua barat digabung dengan dana BLSM yang pertama," katanya.
PT Pos Indonesia tetap ditunjuk sebagai lembaga yang menyalurkan BLSM. Total alokasi dana Rp 4,62 triliun. Dana tersebut disebar ke 15,5 juta RTS Sementara itu, PT Pos Indonesia akan mulai menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua dengan total alokasi dana Rp 4,62 triliun kepada 15.530.897 RTS.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah menetapkan pengiriman Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) tanggal 31 Agustus dan peng-entry-an terakhir pada 7 September 2013.
Untuk kartu retur atau yang dikembalikan, sudah diganti dan dialihkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BLSM. Retur pada tahap pertama secara nasional berjumlah 261.810 buah. Seluruh data yang salah sasaran sudah diperbaiki berdasarkan atas hasil musyawarah desa.
Menurut Dirut PT Pos Budi Setiawan, dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung, maka KPS dapat tepat sasaran. Untuk melancarkan penyaluran program itu, PT Pos Indonesia memperbanyak loket pembayaran.
Setiap tempat pembayaran akan melayani maksimal 1.000 orang per hari. Budi optimistis dalam satu bulan, program tersebut bisa cepat selesai. "Secara keseluruhan, PT Pos Indonesia menargetkan penyaluran BLSM tahap II mencapai 98 persen," kata Budi menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
