REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengklarifikasi sejumlah inisial nama-nama pelaku yang terlibat proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah (P3SON) di Hambalang. Rencana klarifikasi ini sebagaimana disebut dalam Laporan Audit Investigasi Tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengklarifikasi nama itu karena inisial itu siapa sesungguhnya. Jangan sampai salah memberikan identifikasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/8) malam.
Bambang mengatakan bahwa ada 18 inisial nama yang disebut dalam Laporan Audit Investigasi Tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek P3SON Hambalang.
"Di situ secara umum dijelaskan apa perannya. Akan tetapi, tidak disebut dia berasal dari mana dan nama-nama itu inisial," ujar Bambang.
KPK, lanjut Bambang, juga akan memeriksa apakah inisial yang terdapat dalam Laporan Audit BPK Tahap II itu pernah menjadi saksi di KPK terkait dengan kasus Hambalang.
"Jika sudah pernah menjadi saksi, akan dicari lebih lanjut apakah keterangannya yang ada dalam laporan itu sudah sejalan atau ada informasi lain yang perlu dikembangkan," kata Bambang.
Bambang mengatakan bahwa KPK akan terus melakukan koordinasi dengan BPK untuk meminta laporan penghitungan kerugian negara dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang.
Pada hari Jumat (23/8), BPK menyerahkan Laporan Audit Investigasi tahap II terhadap pelaksanaan Pembangunan P3SON Hambalang di Gedung KPK Jakarta.
Namun, laporan BPK itu bukanlah laporan yang dibutuhkan KPK untuk memeriksa kembali tersangka kasus pembangunan P3SON Hambalang, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, serta tersangka kasus penerimaan hadiah terkait dengan proyek Hambalang dan proyek-proyek lain, yaitu mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika