REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai belum cukup serius dalam menangani persoalan lokalisasi dan pekerja seks komersial (PSK).
Akibatnya, mereka diprediksi kembali ke kota dan mencari wilayah baru sebagai area beroperasi. Sebelumnya, Polrestabes Surabaya melakukan operasi di kawasan Jagir, Wonokromo yang dianggap menjadi area prostitusi alternatif.
Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengatakan, wilayah Jagir Wonokromo memang menjadi wilayah langganan razia kepolisian. Dia menyebutkan, setiap kali dilangsungkan operasi, selalu saja ada PSK yang terjaring.
Dia menyebutkan, ada sembilan orang yang Rabu (21/8) kemarin ditangkap Satuan Sabhara Polrestabes Surabaya. Mereka di antaranya Riatun (41), Hartatik (33), Sumiarti (27), Sulastri (27), Widya Astuti (37), Nur Mudjiati (37), Nurhayati (47), Sulastri (31) dan Suhartatik (33).
"Hanya tiga orang yang beralamat di Surabaya, sebagian besar pendatang," kata Suparti, Jumat (23/8).
Ketua Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, memang ada kordinasi yang kurang terencana antara Pemprov Jatim dan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Sebab, sebagian besar yang tertangkap, kata dia merupakan tokoh lama yang dulunya pernah menjalani proses pemulangan.
Menurutnya, saat dilakukan pemulangan ke daerah asal, Pemprov Jatim hanya menyerahkan mereka begitu saja, tanpa ada kepastian dan jaminan. Akibatnya, PSK yang terjaring razia kepolisian, Irvan menyebutkan, 99 persen merupakan warga pendatang.
"Kalau dari Surabaya, saja berani jamin, mereka tidak akan ada yang kembali sebagai PSK," ujarnya. Alasannya Pemerintah Kota Surabaya melalui lingkungan pondok sosial (liponsos) selalu melakukan pembinaan dan rehabilitasi.
Dengan begitu, ada kesiapan yang dilakukan agar mereka tidak lagi kembali ke jalan. Dia pun berharap, untuk menangani hal ini, pemda terkait melakukan hal serupa.
"Jadi bukan hanya menerima PSK yang datang, kemudian tidak ada kejelasan harus diarahkan kemana. Pemda harus punya strategi, tentunya dengan bantuan modal Pemprov," kata Irvan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika