REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyaluran dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) kepada anak-anak usia sekolah akan dilakukan oleh Badan Pembangunan Daerah (BPD), bukan PT Pos Indonesia seperti program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sekdirjen Dikdas, Kemendikbud, Thamrin Kasman mengatakan, pemerintah sudah melakukan kontrak dengan BPD perihal penyaluran uang tunai tersebut.

“Bank ini juga memiliki cabang terdekat dengan masyarakat, kantor cabangnya bisa sampai ke kecamatan bahkan ada mobil keliling. Diharapkan BPD bisa menyalurkan dana sekaligus mendekati siswa,” katanya saat mensosialisasikan mekanisme BSM melalui Kartu Perlindungan Sosial di kompleks istana wakil presiden, Jakarta, Kamis (22/8).

Ia mengatakan, tahap awal pencairan BSM sudah bisa dilakukan pada 26 Agustus mendatang. Namun, ia menegaskan belum semua siswa yang mendaftar akan langsung mendapatkan BSM. Sebab, setelah pendaftaran, rekapitulasi oleh sekolah, diperlukan verifikasi oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama.

Setelah itu barulah diketahui siapa saja yang disetujui mendapatkan BSM. “Belum tentu semuanya juga." Misalnya ada 100 siswa yang terdaftar tapi yang sudah diverifikasi 20 siswa, maka 20 orang itu yang terlebih dulu mendapatkan BSM. Bukan berarti sisanya tidak mendapatkan BSM, tetapi menunggu tahapan berikutnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menegah, Mustaghfirin Amin mengatakan untuk tingkat SMA/MA terdapat tambahan sasaran. Jika sebelumnya sekitar 1,1 juta orang, saat ini menjadi 1,7 juta orang. Mereka akan tetap mendapatkan BSM sebesar Rp500 ribu/semester atau Rp1 juta setahun. “Karena tergolong keluarga miskin, mereka bisa menerima tambahannya lagi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika