REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Paguyuban Pasundan menilai wajar keinginan beberapa tokoh Jawa Barat mengubah nama Provinsi Jabar dengan istilah yang berjati diri Sunda.
Jadi, wacana tersebut seharusnya dibiarkan menggelinding dan bergulir saja. "Kalau orang Jabar punya keinginan itu, wajar-wajar saja. Jadi biarkan bergulir," ujar Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi kepada wartawan, Kamis (22/8).
Didi mengatakan, pengubahan nama provinsi tersebut bukan masalah yang subtansial. Karena, banyak hal yang lebih penting dan harus dipikirkan oleh masyarakat Sunda. Namun, kalau pun ada tokoh yang menginginkan perubahan nama provinsi, tak masalah.
Menurut Didi, usulan perubahan nama tersebut sebenarnya memang mendasar. Karena, dari zaman penjajahan dulu pada 1825, Belanda sudah mengakui ada wilayah Tatar Pasundan. Yakni, dari mulai Sungai Cipamali perbatasan Brebes sampai ke Betawi dulu disebut sebagai Tatar Pasundan. Hingga saat ini, data sejarah tersebut belum berubah. "Jadi, tak perlu ada yang khawatir dengan perubahan nama ini," katanya.
Terlepas dari masalah polemik pergantian nama itu, menurut Didi, banyak agenda lain yang harus menjadi perhatian orang Sunda. Salah satunya, menjaga kekayaan budaya Sunda yang menjadi kekayaan nasional.
"Kami khawatir, kalau budaya tidak dijaga bangsa kita yang paling awal kehilangan jati diri," kata Didi.
Agenda penting lainnya, kata dia, masyarakat Sunda harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Karena, SDM tersebut penting untuk membawa nama harum Suku Sunda di tingkat nasional sampai internasional.
Sebelumnya, sejumlah tokoh dan akademisi Jabar yang tergabung dalam Komunitas Pengkaji Pergantian Nama ProvinsiJawa Barat, mengusulkan ke DPRD Jabar agar nama Provinsi Jabar diganti dengan nama yang berjatidiri Sunda. Misalnya, menjadi Provinsi Pasundan, Tanah Sunda, atau Tatar Sunda. Usulan tersebut, diserahkan dalam bentuk petisi ke Komisi A DPRD Jabar, Kamis (25/7) petang.
Menurut Juru Bicara Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Asep Saeful Muhtadi, komunitasnya telah mengkaji perubahan nama tersebut dilihat baik secara filosofi, historis, maupun ekonomis. Namun, pihaknya tidak akan mematok agar nama itu menjadi Provinsi Pasundan. Karena, penamaan provinsi baru itu masih bisa diperbincangkan.
"Kajian ini berdasarkan pertemuan sejumlah tokoh pada 17 Desember 2012,’’ ujar Asep kepada wartawan.
Menurut Asep, dilihat dari sisi filosofis, historis, ekonomis, juga sisi yang lainnya nama Jabar itu tidak relevan dan tidak mencerminkan jati diri Sunda. Karena, Jabar bukan nama provinsi hanya penamaan untuk membedakan letak geografis.
Secara geografis pun, kata dia, nama Jabar tidak relevan. Sebab saat ini sudah ada daerah yang lebih barat di pulau Jawa, yakni Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Secara pskilogis pun, nama Jabar tidak akan berdampak apa-apa pada penghuninya. Karena nama itu mencerminkan jati diri, maka harus diubah.
"Namun Pasundan itu bukan harga mati. Jika ada yang lebih cocok dan relevan untuk mencerminkan jati diri Sunda itu ya silakan. Pokoknya ada nilai dan unsur kesundaaannya,’’ katanya.
Sekarang, kata Asep, saatnya urang urang Sunda tidak lagi menggunakan istilah "Mangga Tipayun" tapi "Punten Kapayunan". Jadi, jati diri orang Sunda harus ditonjolkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
