REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan sejumlah tokoh yang ingin mengubah nama Provinsi Jawa Barat dengan istilah yang berjati diri Sunda memunculkan pro dan kontra. Namun, seberapa besarkah dampak perubahan nama provinsi berusia 68 tahun tersebut bagi masyarakat Jabar.
Menurut Sejarawan dari Unpad, Nina Herlina Lubis, usulan penggantian nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Pasundan, sebenarnya bukan hanya kali ini saja dicetuskan. Pada 1 Januari 1926, Paguyuban Pasundan pun pernah mengusulkan agar Provinsi West Java diganti menjadi Provinsi Pasundan.
‘’Kan pemerintah Kolonial waktu itu, membagi wilayah West Java, Middle Java, dan East Java. Nah, sempat ada usulan West Java jadi Provinsi Pasundan,’’ ujar Nina kepada ROL, Kamis (22/8).
Sebenarnya, kata Nina, istilah Tatar Sunda itu menunjuk geografis bukan wilayah seperti sekarang. Tatar Sunda, secara geografis memang terbentang dari perbatasan Brebes sampai ke Banten, termasuk tanah Betawi alias Jakarta. Itu, dikaitkan dengan kerajaan sunda dan penduduknya yang mayoritas sunda.
Nina menilai, usulan penggantian nama tersebut sah-sah saja, sebab mayoritas di Jabar orang sunda. Namun, yang harus diperhatikan juga adalah ongkos politik yang harus dikeluarkan akan sangat mahal dengan adanya pergantian tersebut.
‘’Ongkos, politik akibat pergantian nama ini akan sangat mahal. Belum lagi, akan menimbulkan perpecahan kabupaten/kota. Jangan lupa dengan isu membentuk provinsi perbatasan,’’ katanya.
Nina menyarankan, seharusnya ada kajian yang detail dan seksama terkait usulan perubahan nama tersebut sebelum anggota dewan membentuk Pansus. Selain melihat dari ongkos politiknya yang mahal, harus dilihat juga dampaknya untuk masyarakat Jabar apa dengan pergantian nama tersebut. Apakah pergantian nama tersebut, memang bisa semakin menyejahterakan masyarakat Jabar atau tidak berefek apa-apa. "Kan percuma juga kalau nama diganti, tapi ke masyarakat tidak ada pengaruh apa-apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
