REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar mengapresiasi inisiatif Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Meoldoko yang melaporkan kekayaannya kepada KPK. Partai berlambang pohon beringin itu menilai wajar Moeldoko memiliki harta Rp 36 miliar yang dikumpulkan dalam waktu cukup lama.

"Apalagi beliau juga membuat laporan sebanyak 700 halaman yang sangat detil terkait kekayaannya. Ini harus diapresiasi sebab beliau mau melaporkan kekayaannya kepada KPK," ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Nurul Arifin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Moeldoko juga tidak menutupi apapun soal hartanya. Ia juga siap dimintai pertanggungjawaban. Dalam kesempatan itu, Nurul menegaskan Golkar tidak mempermasalahkan Presiden SBY menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Meoldoko menjadi Panglima TNI yang baru. "Pemilihan panglima merupakan hak prerogatif presiden," katanya.

Visi dan misi Moeldoko menurut Nurul, cukup jelas. Beliau, masih kata Nurul, menginginkan penambahan alutsista yang  modern agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, yang masih belum jelas pada titik beratnya apakah alutsista lebih diutamakan untuk di laut, udara, atau darat.

"DPR inginnya pararel antara peningkatan kesejahteraan prajurit dengan perbaikan alustsista agar Indonesia menjadi negara kuat," tutur Nurul.

Nurul berpendapat, merupakan suatu kebanggaan jika kekuatan militer berbanding lurus dengan peningkatan income per kapita. Militer maju, Indonesia juga menjadi negara maju.

Ikuti Whatsapp Channel Republika