REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti tidak percaya konvensi calon presiden Partai Demokrat bebas intervensi.
Menurutnya, konvensi digelar bukan sekadar sebagai strategi menaikan elektabilitas Partai Demokrat, tapi juga untuk "menggolkan" tokoh-tokoh yang disukai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju ke Pemilu Presiden 2014.
"Hampir tidak mungkin (tak ada intervensi). Konvensi ini cara bagaimana tokoh-tokoh yang disukai SBY dapat masuk ke dalam tanpa kesan dipaksakan dan direkayasa," kata Ray ketika dihubungi Republika, Kamis (14/8).
Berbicara soal calon presiden, Ray menyatakan konvensi Demokrat merupakan pertaruhan besar bagi SBY, baik sebagai tokoh Demokrat maupun presiden yang akan lengser.
Dalam konteks itu Ray berpendapat konvensi capres Demokrat untuk tujuan-tujuan ideal hanya mimpi belaka. "Pertaruhannya tinggi. Konvensi sepenuhnya untuk tujuan-tujuan ideal dan subtansial seperti bermimpi saja," ujarnya.
Ray menyatakan ada tiga indikasi yang mendasari asumsinya bahwa konvensi capres Demokrat bakal sarat intervensi.
Pertama, posisi SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Demokrat. Menurutnya posisi yang ditempati SBY membuktikan bahwa SBY bukan tipe pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pembagian kekuasaan dalam demokrasi.
"Untuk level jabatan ketua partai saja. SBY merasa harus merebutnya, apa lagi jabatan setinggi presiden," katanya.
Kedua, pernyataan komite konvensi yang menunggu sodoran nama-nama dari Majelis Tinggi untuk disertakan dalam verifikasi peserta konvensi. Hal ini menurut Ray menunjukan adanya intervensi dari Majelis Tinggi.
Logikanya, Majelis Tinggi seolah memiliki hak khusus menyodorkan nama-nama capres sementara anggota atau pengurus partai tidak dimintai pendapat. "Jelas hal ini menunjukan derajat intervensi tertentu pada komite konvensi," ujarnya.
Ketiga, sampai saat ini SBY dan komite konvensi tidak pernah membuat pernyataan bersama secara tertulis tentang penetapan hasil konvensi mutlak di tangan komite.
Menurut Ray, meskipun ada pernyataan SBY berkomitmen tidak memveto hasil konvensi, namun keengganan membuat pernyataan tertulis menunjukan derajat intervensi tertentu.