REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gelandang dan pengemis (gepeng) yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal ditindak tegas dan diproses ke pengadilan.
Tindakan ini menyusul bakal disahkannya peraturan daerah (Perda) Gepeng yang bakal disahkan oleh DPRD DIY. Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi menjelaskan, tahun ini juga sudah rancangan beleid itu bisa disahkan oleh DPRD.
''Kalau dari eksekutif sudah selesai tugasnya. Tinggal dilakukan pengesahan oleh DPRD DIY,''kata dia kepada Republika, Senin (5/8).
Menurutnya, adanya Perda Gepeng, para gepeng akan ditindak tegas karena dalam Perda Gepeng juga ada sanksi bagi gepeng. Sehingga para gepeng yang berusia 18 tahun ke atas setelah di-assesment dan mereka menjadi pengemis karena unsur malas akan diproses ke pengadilan (di-pro justicia).
Namun apabila gepengnya masih anak-anak akan dilakukan pembinaan lebih lanjut, karena mereka merupakan korban dari orangtua. Di dalam Perda Gepeng, bagi orangtua yang mempekerjakan anak sebagai gepeng juga bisa terkena hukuman.
Dengan demikian, nantinya gepeng yang biasa mengadu nasib di wilayah DIY akan mempunyai efek jera. Menurutnya, sebagian besar diantara mereka (sekitar 70 persen) justru berasal dari luar DIY.
''Para gepeng tersebut kebanyakan dari Wonogiri, Solo, Sragen, Boyolali, Klaten, dan lain-lain. Biasanya kalau ada penjaringan mereka langsung dipulangkan,''katanya.
Sambil menunggu Perda Gepaneng disahkan, Dinas Sosial akan membangun camp assesment bagi gepeng yang terjaring di wilayah DIY. Jadi nanti para gepeng yang terjaring tidak akan langsung dipulangkan ke daerahnya, melainkan dimasukkan ke camp assesement yang berada di wilayah Bantul.
Camp assesment tersebut bisa menampung gepeng di seluruh DIY. Bangunannya sudah ada, tinggal dilakukan rehabilitasi total. ''Untuk anggarannya sudah kami ajukan dan akan masuk di APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 1,2 miliar , tetapi untuk pembangunan fisik baru akan dilaksanakan tahun 2014,''kata Untung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika