REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Maluku Tenggara Max Lefteu mengatakan, terdapat indikasi kecurangan dalam pemilukada di Maluku Tenggara.

"Kami menemukan banyak PNS yang ikut kampanye mendukung pasangan incumbent Anderias Rentanubun  dan Yunus Serang dalam pemilukada," katanya di Jakarta, Senin, (29/7).

Padahal, terang Max, pihaknya sudah memberikan surat edaran yang diajukan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjaga netralitas, tidak memihak salah satu kandidat. "Namun ternyata dalam prakteknya, PNS  sangat masif dalam kampanye mendukung incumbent," ujarnya.

Banyak PNS, ujar Max, yang menyiapkan  fasilitas kampanye. Selain itu juga menggerakkan orang agar ikut kampanye padahal PNS dilarang kampanye. "Memang ini tidak hanya terjadi di Maluku Tenggara saja. Di berbagai daerah juga terdapat PNS yang kampanye, ini harus mulai diminimalisir sejak sekarang," kata Max.

Selain itu, ujar Max, Panwaslu juga menemukan pelanggaaran soal daftar pemilih tetap (DPT). Seharusnya DPT itu sudah tetap, tapi faktanya  masih mengalami perubahan.

Terkait ada tidaknya penggelembungan DPT, Max, menyatakan belum tahu. Namun intinya dalam pengurusan DPT Panwaslu  sangat sedikit dilibatkan. Melihat berbagai macam peristiwa ini, kata Max, sudah sewajarnya jika masyarakat merasakan  terdapat penyimpangan dalam pemilukada.

Dalam pemilukada Maluku Tenggara terdapat lima pasangan. Keempat pasangan lain merasa keberatan dengan indikasi kecurangan incumbent. Namun hanya pasangan  nomor 3, Taher Hanubun dan Geri Hukubun yang mengajukan sengketa pemilukada Maluku Tenggara ke Mahkamah Konstitusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika