REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengeluhkan publik yang sering menyoroti DPR apabila terjadi kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan elit politik.
"Entah mengapa publik lebih sering menyoroti anggota DPR setiap ada kasus korupsi. Padahal praktik korupsi sejatinya melibatkan banyak pihak lainnya seperti pemerintah dan pengusaha, bukan melulu DPR," kata Pramono di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, tingkatan korupsi bisa saja lebih parah di pihak selain DPR. "Begitu ada permasalahan korupsi muncul ke permukaan, DPR sering menjadi pihak pertama yang disoroti," katanya.
Pernyataan Pramono tersebut keluar sebagai tanggapan atas hasil jajak pendapat lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang merilis temuannya.
Berdasarkan jajak pendapat yang melibatkan 2.290 responden itu, lembaga survei itu menemukan ketidakpercayaan publik terhadap DPR sebesar 41 persen atau ada di peringkat ketiga.
Angka itu menunjukkan jarak yang sangat jauh dari tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga presiden sebesar 86 persen yang ada di urutan pertama dan disusul menteri-menteri 54 persen.
Sementara itu di peringkat empat, partai politik meraih kepercayaan publik sebesar 31 persen dan politisi 30 persen. Merujuk persentase rendahnya kepercayaan publik terhadap politisi tersebut, publik memiliki tiga alasan.
Pertama, masyarakat menilai para politisi sebagai orang-orang yang mengejar keuntungan untuk diri sendiri sebesar 59 persen. Kedua, publik tidak setuju dengan pernyataan politisi yang akan memenuhi janjinya dalam kampanye (59 persen). Ketiga, politisi dianggap rakyat cenderung berbicara mengenai hal-hal baik tentang diri mereka (66 persen). Jajak pendapat lembaga survei tersebut dilakukan pada 19-27 Juni 2013
Ikuti Whatsapp Channel Republika
