REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei yang menempatkan partai Islam di posisi terendah.
Bagi PPPm hasil survei hanyalah masukan untuk bekerja lebih keras. "PPP sejak dahulu tidak terlalu peduli dengan survey manapun," kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saefuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/7).
Lukman menyatakanm problem utama lembaga survei di Indonesia ada pada metode dan tujuan yang tidak transparan. Padahal, menurutnya metode dan tujuan penting dipublikasikan guna mengetahui seberapa kredibel dan akurat hasil-hasil survei yang dikeluarkan ke publik.
"Problem utama lembaga survey tidak pernah terbuka siapa penyandang dananya. Apa tujuannya," ujar Lukman.
Ia menyebut, di banyak negara maju, survei memang sering dijadikan sebagai parameter untuk mengukur tingkat persepsi publik. Dalam konteks itu, survei dilakukan lembaga-lembaga yang memiliki tingkat kredibilitas dan reputasi baik. Sedangkan di Indonesia, survei acapkali dilakukan orang atau lembaga yang tidak jelas basis keilmuannya.
"Di negara lain lembaga survey dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki reputasi. Sementara di tempat kita tidak jelas siapa mereka," katanya.
Fenomena menjamurnya lembaga survei merupakan konsekuensi logis dari sistem politik di Indonesia yang terbuka. Lukman menyatakan, sistem proporsional terbuka yang diterapkan bagi anggota DPR dan DPRD, atau pemilihan lansung presiden, serta kepala daerah membuat keingintahuan terhadap persepsi publik semakin meningkat. "Ini akibat logis dari pemilihan langsung suara terbanyak," katanya.
Dinyatakan Lukman, perlahan namun pasti masyarakat akan bisa membedakan lembaga-lembaga survei yang kredibel dan tidak. Menurutnya lembaga survei yang tidak memiliki kredibilitas dan kepercayaan akan dengan sendirinya ditinggalkan masyarakat. "Mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika