REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penahanan politisi PDI Perjuangan Emir Moeis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berpengaruh negatif terhadap tren elektabilitas partai yang sedang menguat. PDI Perjuangan pun harus berani mengambil langkah terobosan guna menyelamatkan elektabilitas partai. "Efek citra negatifnya kuat," kata pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes ketika dihubungi Republika, Jumat (12/7).

Arya menyatakan, langkah terobosan yang bisa dilakukan PDI Perjuangan yaitu dengan menonaktifkan Emir dari struktur kepengurusan DPP. Saat ini Emir diketahui menjabat sebagai ketua DPP bidang keuangan.

PDI Perjuangan pun diminta jangan meniru langkah PKS dan Demokrat yang terkesan melindungi kadernya dari sangkaan korupsi KPK. "Kalau PDI Perjuangan mau menonaktifkan Emir sementara sampai ada keputusan tetap dan pengadilan tipikor, efeknya tidak akan sebesar PKS atau Demokrat," ujarnya.

Di sisi lain, kata Arya, bila partai bersikap defensif dan memilih melawan KPK seperti yang dilakukan PKS, maka efek negatifnya bakal menguat. 

Penahanan Emir menurut Arya menunjukan adanya persoalan serius di partai politik dalam pemberantasan korupsi. Partai politik masih belum mengedepankan sisi integritas dan kapabilitas dalam merekrut kader untuk ditempatkan sebagai anggota DPR. "Partai yang serius berantas korupsi dapat dilihat dari proses penjaringan caleg dan kepala daerah yang bersih tanpa ada mahar dan biaya transaksi," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika