REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Ratusan warga Sukabumi mendemo Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, Senin (8/7). Mereka datang untuk memprotes penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang tidak tepat sasaran.
Sebelum berorasi di depan kantor, sejumlah warga sempat melempari papan nama BPS dengan telur ayam. Aksi ini dilakukan warga karena geram dengan kinerja BPS yang gagal dalam mendata warga miskin.
"BPS tidak mendata warga dengan benar," ujar salah seorang perwakilan warga Yadi Mulyadi.
Akibatnya, banyak masyarakat miskin terutama para janda yang tidak mendapatkan BLSM. Dalam kesempatan tersebut para ibu-ibu yang tidak mendapatkan BLSM sengaja dibawa berdemo ke Kantor BPS. Massa meminta agar mereka didata untuk mendapatkan BLSM.
Yudi mengatakan, kurang akuratnya dapat BPS juga menjadi penyebab banyaknya warga yang memprotes ke pengurus RT hingga desa. Sehingga data BPS dinilai menjadi pemicu konflik antara warga dengan perangkat desa maupun pengurus RT/ RW.
Perwakilan warga lainnya dari Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB), Tatan Kustandi menambahkan, seharusnya petugas BPS melibatkan pengurus RT/ RW maupu desa dalam pendataan.
Jika dilakukan, maka data warga miskin penerima BLSM dapat tepat sasaran. Tatan mengatakan, warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM kehidupannya makin terjepit terkena dampak kenaikan harga BBM.
Terlebih, barang kebutuhan pokok masyarakat mengalami lonjakan menjelang datangnya bulan puasa. Sebelum mendemo BPS, kata Tatan, warga sebelumnya menyuarakan aspirasi serupa ke Pemkot Sukabumi.
Hasilnya, warga miskin yang berdemo langsung didata dan akan diperjuangkan untuk mendapatkan BLSM. Salah seorang warga Kampung Benteng, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Ny Aah (70 tahun) mengatakan, ia datang ke BPS karena tidak terdata sebagai penerima BLSM.
"Saya mohon pemerintah memperhatikan warga miskin yang tak bisa mendapatkan BLSM," katanya menerangkan.
Perwakilan BPS Kota Sukabumi, Agus Sugiharto menerangkan, BPS hanya bertugas melakukan pendataan warga. "Data tersebut diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," ujar dia.
Tim inilah yang mempunyai kewenangan menentukan siapa yang memperoleh BLSM.Agus mengatakan, pendataan yang dijadikan dasar penerma BLSM merupakan data pada 2011 lalu. Data tersebut belum dilakukan pembaharuan.
Staf Ahli Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan mengatakan, Pemkot Sukabumi akan melakukan koordinasi dengan BPS terkait banyaknya warga yang tidak memperoleh BLSM. Untuk tahap awal, warga yang berdemo karena tidak mendapatkan BLSM langsung didata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
