REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN--Paguyuban Dukuh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta "Cokro Pamungkas" mengeluhkan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dengan menggunakan data 2011 tanpa ada proses verifikasi lagi.
Ketua Paguyuban Dukuh "Cokro Pamungkas" Sukiman saat beraudiensi dengan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kamis, data 2011 tentunya sudah sangat tidak valid karena sudah terlalu lama dan banyak terjadi perubahan diantaranya ada yang sudah meninggal maupun mutasi keluar.
"Selain itu terdapat pula pensiunan, perangkat desa, PNS dan ada keluarga miskin yang sudah tidak miskin lagi," katanya.
Ia mengatakan, dengan data seperti itu tentu bila nanti dibagikan akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan yang akan menghadapi pertama kali tentu Kepala Dusun.
"Bila memungkinkan sebaiknya diadakan pemutakhiran data terlebih dahulu sebelum BLSM dibagikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika