REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Delapan Kepala Desa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jabar, menyatakan menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari pemerintah pusat.

"Sikap kepala desa ini mungkin karena adanya ketidak jelasan data penerima BLSM," kata Camat Pangatikan, Asep Rahmat Solihin, kepada wartawan, Rabu (26/6).

Ia menuturkan, para Kades menolak BLSM tersebut setelah puluhan warga melakukan aksi ke Kantor Desa Sukarasa menanyakan pembagian BLSM.

Pihak Kecamatan, kata Asep, segera melakukan musyawarah dengan seluruh kepala desa untuk membahas program BLSM yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. "Kami akan segera musyawarahkan dan menjelaskan BLSM ini, karena BLSM adalah program Pemerintah Pusat yang harus disampaikan kepada masyarakat," jelas Asep.

Ia mengungkapkan, belum memiliki data orang atau kepala keluarga yang berhak menerima BLSM, karena dalam pendataannya tidak melibatkan aparat setempat.

Ia khawatir, hasil pendataan penerima BLSM menyisakan kekecewaan terhadap masyarakat yang benar miskin tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.

"Makanya nanti sebelum dibagikan akan dirapatkan dulu oleh pemerintah desa untuk antisipasi munculnya konflik," katanya.

Sementara itu, Kabupaten Garut tercatat penerima BLSM sebanyak 182.239 kepala keluarga (KK) yang akan dibagikan pemerintah pada Juli 2013.

Data penerima BLSM itu mengalami penurunan 38.761 orang dibandingkan data penerima bantuan langsung tunai tahun 2008 di Garut mencapai 221.000 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika