REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Ratusan kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi menggelar unjuk rasa, Senin (24/6). Mereka menolak program bantuan langsung sementara (BLSM) yang digulirkan pemerintah pusat.
Aspirasi para kades ini disuarakan ke kantor DPRD Kabupaten Sukabumi, di Kecamatan Palabuhanratu. Para kades membawa sejumlah spanduk berisi penolakan program BLSM. "Kami sepakat menolak menyalurkan BLSM," ujar perwakilan kades se Kabupaten Sukabumi, Ojang Sopandi.
Soalnya, hingga kini para kades belum menerima data warga penerima BLSM. Padahal, data ini diperlukan untuk kelancaran penyaluran BLSM. Bila kurang valid, kata Ojang, maka akan menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.
Yosef Ismatullah, Kades Padaasih Kecamatan Cisaat mengatakan, para kades sebenarnya tidak menolak kebijakan BLSM. Namun, para kades khawatir program ini menimbulkan gejolak sosial di masyarakat akibat tidak meratanya penyaluran. "Data penerima BLSM belum tentu mencakup semua warga miskin," terang Yosef.
Hal ini dinilai dapat menjadi pemicu warga yang tidak mendapatkan BLSM untuk melakukan protes. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari para kades. Namun, ia berharap agar para kades tetap membantu jalannya pembagian BLSM di Sukabumi.
Bupati Sukabumi, Sukmawijaya menambahkan, penentuan penerima BLSM langsung oleh pemerintah pusat bukan oleh bupati, camat maupun kades. "Kita hanya melaksanakan program pemerintah pusat," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika