REPUBLIKA.CO.ID DEPOK- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak demokratis dalam memimpin kabinet. "Cara memimpin Presiden SBY tidak demokratis, tidak boleh ada jarak antara menteri dengan presiden," kata Fahri Hamzah dalam "Forum PKS dan Media" di Depok, Jumat (21/6).
Dia mengatakan presiden seharusnya memimpin secara langsung kerja-kerja kabinet dalam sebuah kerja tim. Fahri menjelaskan melalui kerja tim tersebut akan ada perasaan yang kuat antara presiden dengan kabinet. "Kritik kami, kabinet terpecah karena kepemimpinan presiden kurang. Muncul juga faksi dalam kelembagaan negara," ujarnya.
Menurut dia, kepemimpinan perlu teman untuk mengingatkan karena Presiden SBY mengepalai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Fahri menegaskan di era demokrasi saat ini, Indonesia tidak bisa dipimpin dalam bentuk feodal.
"Kita tidak mungkin dipimpin dalam sistem feodal di era demokrasi saat ini. Pemimpin harus asli dan riil," katanya. Fahri mengatakan generasi Indonesia baru akan menyongsong kepemimpinan yang otentik, demokratis, berkultur.
Dia menjelaskan masalah komunikasi di kabinet Presiden SBY tidak baik karena para menteri tidak berada dalam sinergi yang utuh antara satu dengan lain. Hal itu menurut dia berdampak pada tidak tuntasnya perdebatan mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ada semacam ketiadaan 'solidarity maker'," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
Advertisement
