REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sejumlah guru honorer di Kota Depok Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Kota Depok (FPHD), menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan status.
"Saya sudah menjadi guru honorer selama 25 tahun, namun hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan status," kata salah seorang guru honorer, Nur Komar, ketika mengikuti aksi unjuk rasa di Balaikota Depok, Senin (17/6).
Ia mengatakan tidak mendapat gaji sesuai standar. Saat ini sebanyak 820 guru honorer belum satu pun yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). "Kami harap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail segera menjawab keresahan para guru," ujarnya.
Nur yang mengajar di SDN Cikumpa, Sukmajaya, mengatakan termasuk dalam kategori I (K1) dijanjikan akan segera diangkat menjadi PNS. Ia menjelaskan pada 2005 sebanyak 320 honorer K1 ini dijanjikan diangkat, namun tak pernah terealisasi.
Kemudian kembali ada harapan pada 2009, dan faktanya tetap saja Dinas Pendidikan Kota Depok belum memberikan kejelasan. "Pada 2012 juga dijanjikan tapi tak pernah terwujud," katanya.
Pernyataan senada disampaikan guru lainnya, Muhammad Ramli. Ia menyebut sekarang sudah ada guru kategori 2 (K2) dan mereka ini akan diuji pada Juli 2013. Ramli yang mengajad ri SDN Mekar Jaya 16 sejak 1988 itu tetap menjalani profesi sebagai guru honorer lantaran berharap menjadi PNS.
"Saya dibayar jika mengajar saja, karena pembayaran dihitung berdasarkan jam kerja. Setiap bulan hanya menerima antara Rp 500-700 ribu.
Para pengujuk rasa juga membawa atribut dan spanduk yang dibentangkan selama mereka beraksi unjuk rasa. Pada akhir unjuk rasa guru membakar seragam mereka sebagai bentuk rasa kecewa terhadap pemerintah setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
