REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dijagokan bakal memenangkan Pemilihan Presiden 2014.
Direktur Program pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar mengakui Jokowi saat ini memang paling difavoritkan sebagai capres oleh sejumlah lembaga survei.
"Memang yang terlihat jelas secara survei, model yang diinginkan itu masih modelnya Jokowi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Jeffrie Geovanie soal (kemungkinan) sekarang atau nanti. Kalau menurut saya, kemungkinan dalam politik banyak. Tapi yang paling penting itu momentum," papar Adinda, Senin (10/6).
Meski begitu, ungkap Adinda, masih ada lembaga survei yang tidak memasukkan nama Jokowi karena memang PDIP belum menominasikan mantan Wali Kota Solo itu. Tapi, kata dia, peluang Jokowi untuk diusung partai berlambang banteng itu besar.
"Bukan tidak mungkin juga Megawati (Ketum PDIP) secara legowo memberikan kesempatan kepada tokoh muda. Itu kan salah satu pesan Almarhum Pak Taufiq (Kiemas) agar anak muda yang maju. Jokowi potensial dalam hal itu," ungkapnya.
Adinda tak menampik, akan ada orang yang menolak Jokowi. Karena Jokowi harus menuntaskan tanggung jawabnya memimpin Jakarta hingga 2017.
"Dia punya tanggung jawab secara moral kepada pemilihnya. Bayangkan saja dia baru terpilih di Jakarta. Tapi saya pikir, dia calon yang cukup kuat dari yang mewakili partai politik ya. Yang lain juga cukup bagus, yang dari independen. Makanya tergantung konvensi Demokrat," sambung Dinda.
Partai Demokrat berencana menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden (capres) yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden pada 2014 mendatang.
Adinda mengingatkan, keterbukaan akan menjadi tantangan bagi Partai Demokrat dalam menyelenggarakan konvensi capres.
''Seberapa rela kader partai politik memberikan kesempatan kepada orang di luar partai untuk diusung sebagai capres. Karena itu, keterbukaan akan menjadi tantangan Partai Demokrat dalam menyelenggarakan konvensi,'' ujar Adinda.
Namun, kata dia, jika Konvensi Capres Demokrat digelar secara tertutup, agak sulit bagi calon yang berkualitas keluar sebagai pemenang. Apalagi, tutur Adinda, politik uang sangat rentan terjadi di partai politik pada setiap acara pemilihan.
"Secara pencalonan saya pikir sih, cukup promising ya. Tapi bagaimana proses sebenarnya, nanti dulu. Karena kita belum tahu," tuturnya.
Adinda juga mempertanyakan soal penerapan UU No 14 Tahun 2008 soal Keterbukaan Informasi Publik oleh partai politik. ''Saya pikir itu (konvensi) akan menjadi media yang sangat hangat. Dalam artian orang akan bisa memantau itu. Bagaimana sih nasib calon independen kalau ikut konvensi. Mereka di-gimana-in. Sekompetitif apa, seprofesional apa mereka diperlakukan. Karena ini untuk RI 1 lho," kata Adinda.
Menurut dia, hasil Konvensi Capres Demokrat juga akan sangat menentukan persaingan di bursa Capres 2014.
Sebelumnya, Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, mengungkapkan jika pemilihan Presiden RI dimajukan hari ini sudah dapat dipastikan Joko Widodo alias Jokowi akan terpilih sebagai pemenangnya.
"Jokowi akan menang dengan suara mutlak di atas 60 persen, siapa pun lawannya," ujar Jeffrie, Ahad (9/6).
Namun, kata Jeffrie, karena pemilihan Presiden RI baru akan digelar pada 2014, kepastian Jokowi akan tampil sebagai pemenang terpaksa harus tertunda.
"Waktu satu tahun ke depan ini akan sangat bergantung pada keberhasilan konvensi capres Partai Demokrat," tutur Jeffrie.
Menurut dia, bila konvensi capres Partai Demokrat berjalan sangat demokratis dan diikuti oleh calon-calon presiden dari generasi baru seperti Gita Wiryawan, Mahfud MD, Marzuki Ali, Irman Guzman, Dino Pati Jalal, Chairul Tanjung, maka lahirnya penantang baru yang bisa mengimbangi jagonya Megawati yaitu Jokowi, masih sangat mungkin.
Sebelumnya, board of advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, menjelaskan, jika pemilihan presiden RI digelar hari ini, dipastikan Jokowi akan terpilih sebagai presiden dengan suara mutlak di atas 60 persen, siapa pun lawannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika