Sabtu 08 Jun 2013 13:21 WIB

Demokrat: PKS Jangan Seperti Bunglon

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: A.Syalaby Ichsan
Didi Irawadi Syamsudin
Foto: Republika / Tahta Aidilla
Didi Irawadi Syamsudin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi meminta agar PKS bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Kalau PKS masih ingin bersama koalisi sebaiknya PKS mau mendukung keputusan koalisi untuk menaikkan harga BBM.

PKS, ujar Didi, harus bersikap jelas dan ksatria. Mereka harus segera membuat keputusan terkait dengan sikapnya, bersama koalisi atau menentang kebijakan koaliasi. “Budaya siap mengambil resiko tidak dilakukan PKS,”ujarnya di Jakarta, Sabtu, (8/6) 

Kalau mau bersama dengan koalisi, terang Didi, harus berani mengambil kebijakan tidak  populer yakni menaikkan harga BBM. Walaupun kebijakan tidak populer ini akan dikecam oleh rakyat. 

Kalau PKS tidak berani ikut menyetujui kenaikan harga BBM namun masih bergabung dengan koalisi , maka sikapnya tidak elok. “Kalau memang ingin menolak kenaikan harga BBM dan berjuang demi rakyat, PKS bisa keluar dari koalisi menjadi oposisi, silakan perbanyak spanduk yang menolak kenaikan harga BBM."

Sebenarnya, kata Didi, dengan penebaran spanduk penolakan kenaikan harga BBM, caleg-caleg PKS sama saja telah mencuri start kampanye. “Hal ini tidaklah elok,” katanya.

Namun, ujar Didi, koalisi masih memberikan kesempatan bagi PKS jika ingin berubah pikiran mendukung koalisi menaikkan harga BBM. Dalam politik, sikap kompromis itu tidak masalah. “Itu hanya bagian dari dinamika politik saja,”ujarnya.

Intinya, kata Didi, PKS jangan bersikap seperti bunglon yang berubah-ubah. Dengan bersikap tegas,  memudahkan untuk mengetahui siapa saja bagian dari pemerintah dan siapa saja oposisi di parlemen.

PKS, ujar Didi, jangan menunggu dizolimi dengan dikeluarkan dari koalisi. Padahal tidak ada niat dari koalisi untuk menzolimi siapapun. “Namun sepertinya memang ada upaya  PKS agar terkesan dizolimi sehingga elektabilitasnya naik,”ujarnya. 

Terkait SBY berani atau tidak mengeluarkan PKS dari koalisi, Didi mengatakan, isu ini sangat sensitif dan sedang digodok di Setgab. Dalam melihat masalah ini, tidak ada istilah tidak berani.  “Ini kewenangan seluruh anggota Setgab,”katanya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement