REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf berpendapat, jika pemerintahan Presiden SBY sekarang kedodoran dengan beban subsidi BBM, maka itu menjadi tanggung jawab SBY dalam mengelola pemerintahannya.
Namun cara-caranya tetap harus konstitusional. ”Jelaskan pada rakyat kesulitan pemerintah dan solusinya. Rakyat tentu akan mendukung, meski pasti akan ada fraksi yang menolak. Disinilah tanggung jawab pemerintahan,” jelas guru besar hukum UNPAD ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/6).
Sebelumnya, kader-kader Fraksi Partai Demokrat di DPR seperti Ketua Fraksi FPD, Nurhayati Assegaf menuding PKS telah memainkan politik 'dua kaki', sekaligus untuk mengalihkan isu dari kasus import daging sapi yang melibatkankan mantan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq.
Nurhayati pun meminta PKS untuk keluar dari koalisi dan menarik semua menterinya dari kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
