REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap partai yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak bersangkutan dengan posisi mereka di koalisi sekretariat gabungan (setgab) partai pendukung pemerintah.
Meski ketentuan di dalam koalisi mengatur sikap partai yang tergabung, apalagi bila itu menyangkut kebijakan strategis yang diambil pemerintah.
"Persoalan koalisi persoalan lain, jangan dikaitkan RAPBN-P 2013 dan BBM dengan persoalan koalisi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, kami di DPR sebagai wakil rakyat punya hak memperjuangkannya," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR, Abdul Hakim saat dihubungi, Kamis (6/6).
Abdul mengaku hingga saat ini PKS belum menerima hasil rapat koalisi setgab pada Selasa (4/6) malam kemarin. PKS memang menjadi satu-satunya anggota koalisi yang absen pada rapat dengan tema pembahasan kenaikan harga BBM tersebut.
"Sampai sekarang kesepakatan setgab seperti apa belum kami terima. Kami nggak tau seperti apa hasilnya," kata di.
Jika setgab telah menyepakati kenaikan BBM serta bentuk kompensasinya, PKS dikatakan Abdul akan tetap memperjuanagkan kepentingan rakyat melalu mekanisme pembahasan di DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
