REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan melakukan penyesuaian anggaran dinilai akan semakin membebani masyarakat.
Permasalahannya, menurut Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim saat dihubungi Republika, Kamis (6/6), pemerintah ingin menekan defisit di bawah 3 persen, tetapi sistem anggarannya masih bolak-balik.
Akhirnya, Abdul menyebut pemerintah membebankan kesalahan manajemen energi kepada masyarakat.
"Sistem anggaran bolak-balik, akhirnya membebani masyarakat. Padahal kan di survei LSN (Lembaga Survei Nasional) 86 persen masyarakat tolak BBM," ungkap anggota Komisi IV DPR itu.
Meski disiapkan ragam kompensasi untuk mengantisipasi kenaikan BBM, dan sudah disepakati oleh koalisi partai sekretariat gabungan (setgab). Menurut Abdul, PKS tetap pada pendirian menolak. PKS, tambah dia, masih melakukan proses pembahasan di alat kelengkapan DPR.
"Fraksi akan segera pleno untuk mendengar masukan dari alat kelengkapan. Persoalan koalisi, persoalan lain," ujarny
Ikuti Whatsapp Channel Republika
