REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara, menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat.
Penolakan
PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Tenggara Muh Poli di Kendari, Rabu.
"Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu, merupakan kebijakan PKS secara nasional," katanya.
Menurut Poli, PKS menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan pemerintah tersebut hanya akan menambah jumlah penduduk miskin di negara ini.
"Kalau pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini, hampir dipastikan jumlah penduduk yang akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di negara ini akan membengkak hingga dua kali lipat," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, agar jumlah penduduk miskin tidak terus bertambah, pemerintah seyogyanya menunda rencana menaikkan harga BBM.
"Menurut kaca mata PKS, saat ini waktunya belum tepat untuk menaikkan harga BBM," katanya.
Poli menampik jika penolakan kenaikkan harga BBM oleh PKS tersebut merupakan pembangkangan partai tersebut terhadap
koalisi dengan partai pemerintah.
Menurut dia, komitmen dalam koalisi, tidak mengharuskan partai peserta koalisi mengikuti semua kemauan pemerintah yang sedang berkuasa.
"PKS akan mendukung setiap kebijakan pemerintah, jika kebijakan tersebut membawa kemaslahatan seluruh masyarakat, tidak membebani rakyat seperti kenaikan harga BBM," katanya.
Poli mengatakan, sikap PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut akan dijelaskan sendiri oleh Presiden PKS, Anis Matta pada rapat koordinasi pengurus PKS se-Indonesia Timur di Kendari pada Jumat, 7 Juli 2013.
"Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bukan isyarat tidak loyal dengan koalisi pemerintahan, tetapi wujud konsistensi PKS dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Poli.
sumber : Antara