REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Membangun budaya yang berakhlak dan beretika dilingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Tapi paling tidak kasus operasi tangkap tangan pegawai pajak nakal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan konsekuensi dari reformasi birokrasi yang sedang dijalani Ditjen Pajak.
Apalagi sejak diberlakukannya kewajiban melaporkan pelanggaran (whistleblowing system) bagi pegawai pajak, Ditjen Pajak terus melakukan upaya perubahan agar tidak ada lagi pegawainya yang terkena kasus serupa. Dalam aturan tersebut disebutkan setiap pegawai pajak berhak melaporkan setiap indikasi pelanggaran kepada Ditjen Pajak.
Di tahun 2010 berdasarkan survei penilaian inisiatif antikorupsi KPK kepada Ditjen Pajak, Ditjen Pajak memperoleh nilai 9,73 dari skala 0-10 untuk kode etik dan 9,82 untuk promosi anti korupsi. Juga nilai 7,65 atas penilaian terhadap integritas pajak. “Saya bersyukur kalau menurut survei Ditjen Pajak mempunyai tingkat integritas yang tinggi. Masalahnya adalah masyarakat ini dalam kadar tertentu sering tidak percaya lagi pada hasil survei,” kata Igantius Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Tantangannya sekarang menurut Igantius adalah bagaimana integritas Ditjen Pajak yang tinggi ini disosialisasikan dan dibuktikan. Sehingga, masyarakat semakin mengerti dan tentunya akan semakin taat membayar pajak. “Yang diperlukan adalah contoh, teladan dan bukti. Ini demi kebikan bersama seluruh bangsa,” ujarnya.
Tindakan ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang medukung Ditjen Pajak dalam menjalankan reformasi birokrasi yang antikorupsi. Keadaan saat ini, katanya, telah terjadi kemerosotan moral dihampir seluruh bidang kehidupan. “Ditjen Pajak saat ini mempunyai peranan amat penting dalam terwujudnya kesejahteraan sosial,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
