REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, cengkeraman mafia otomotif dan mafia bahan bakar minyak (BBM) membuat pemerintah mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat. “Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang pro dengan mafia otomotif dan mafia BBM,” katanya di Jakarta, Ahad, (2/6).

Pemerintah, ujar Effendi, selama ini tidak pernah berusaha untuk mencari bahan energi alternatif secara sungguh-sungguh. “Penggunaan bahan bakar gas (BBG) juga hanya slogan, tidak mendorong masyarakat sungguh-sungguh menggunakan BBG,” ujarnya.

Harga BBM, terang Effendi,tidak akan menjadi masalah jika memang pemerintah serius mengelola BBM dengan baik, bukan untuk kepentingan mafia otomotif maupun mafia BBM. “Bagaimana penggunaan BBM akan dikurangi jika pemerintah tidak membatasi penjualan otomotif seperti mobil dan motor,”terangnya.

Masyarakat, ujar Effendi, memang sengaja dipermudah untuk mendapat kredit mobil maupun motor agar mereka tergantung dengan BBM sehingga ketika harga BBM dinaikkan mereka tetap membeli BBM. “Seharusnya pemerintah bersikap tegas kepada para produsen otomotif dari Jepang maupun  negara lain, harus ada pembatasan otomotif yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kata Effendi, pemerintah seharusnya belajar dari Singapura yang mampu membuat mass rapid transportation (MRT) sejak 25 tahun lalu. Indonesia sebenarnya mampu membuat MRT,namun memang pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat terus menggunakan BBM.

Padahal, terang Effendi, jika MRT dibangun di tanah air, masyarakat perlahan akan meninggalkan motor dan mobilnya. Sebab MRT biayanya murah selain itu juga lebih ramah lingkungan. “Namun sepertinya pemerintah

memang ingin menggunakan kebijakan terkait BBM untuk kepentingannya sendiri,”terangnya.

Pemerintah, ujar Effendi, terutama partai yang berkuasa sekarang mungkin mendapatkan pundi-pundi dari mafia BBM maupun mafia otomotif. Sebab kedua mafia tersebut yang diuntungkan oleh rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika