REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tarik ulur rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dikhawatirkan akan memicu peningkatan penimbunan dan penyelundupan BBM. Meski sangat sensitif, pemerintah dinilai harus segera memutuskan kenaikan BBM

"Kalau terus ditunda, kemungkinan orang melakukan penimpunan dan penyelundupan BBM semakin tinggi," kata Kepala Lembaga Demografi UI Sonny Harry B. Harmadi, dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/6).

Karena menjadi kewenangan pemerintah, presiden menurut Sonny bisa saja langsung mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Dan meminta DPR untuk secepatnya menyelesaikan pembahasan APBN Perubahan 2013. Jika terus berlaru-larut tanpa kejelasan, dampak psikologis terhadap masyarakat dan dampak bagi pasar akan merugikan masyarakat sendiri.

Menjelang momen bulan Ramadhan, menurut Sonny, isu kenaikan BBM menimbulkan inflasi. Masyarakat semakin resah karena sebelum bulan puasa harga barang di pasar sudah naik. Apalagi membayangkan jika BBM dinaikkan bertepatan dengan bulan puasa nanti. "Kalau mundur lagi, berbarengan dengan puasa dan lebaran akan bahaya sekali. Dampaknya akan berlipat ganda. Bantuan langsung juga tidak akan ada efeknya," ungkapnya.

Kenaikan BBM, lanjut Sonny, merupakan kebijakan yang memang harus dipilih pemerintah. Karena nilai subsidi BBM terus membengkak. Peningkatannya sangat signifikan. Pada tahun 2003 sampai 2010 pertumbuhan konsumsi masyarakat di atas 6 persen. Tetapi pada 2011 sampai 2012 angka tersebut naik drastis menjadi 16 persen.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, harga BBM di Indonesia saat ini disparitasnya terlalu jauh. Kebijakan energi apapun yang dikembangkan pemerintah tidak akan berhasil selama BBM terus disubsidi dan harga tidak dinaikkan.

"Pemilu diundur 10 tahun lagi, masalah BBM akan tetap jadi bom waktu. Ketersediaan BBM Indonesia juga akan semakin berkurang," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika