REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh TNI menggunakan barcode agar tidak ada pemborosan dan bisa lebih efisien.

Amelia Anggraini menyampaikan usulan tersebut ketika rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait dengan permasalahan tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL. Pada kesempatan itu, dia mempertanyakan apakah Kementerian Pertahanan sudah membuat formula terkait dengan penggunaan BBM oleh TNI.

"Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan Pak, atau utang yang serupa pada masa mendatang," kata Amelia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL ke Pertamina menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM.

Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini menilai tunggakan triliunan rupiah tersebut mengkhawatirkan.

 

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," kata Anggota DPR tersebut.

 

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

KSAL menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

"Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," kata Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika