REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku siap memberikan jawaban terkait hak interpelasi yang dimunculkan oleh DPRD DKI Jakarta.
"Ya biasa saja orang diinterpelasi. Ditanya kok, ya nanti dijelaskan," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma usai mengantar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Swedia dan Amerika Serikat, Senin (27/5).
Sebagaimana diketahui Jokowi diinterpelasi oleh DPRD DKI Jakarta lantaran mundurnya sejumlah rumah sakit swasta sebagai penyedia layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sejauh ini sekitar 30 anggota DPRD DKI Jakarta setuju menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi.
DPRD DKI Jakarta menilai Jokowi gagal menyelesaikan masalah sistem pembayaran KJS. Jokowi mengaku telah memeriksa secara langsung permasalahan atas 16 rumah sakit yang dikabarkan mengundurkan diri dari program KJS. Hasilnya, kata mantan walikota Solo ini, ternyata tidak ada rumah sakit yang akan mengundurkan diri dari program andalan tersebut.
"Saya cek di rumah sakit, hari Jumat (24/5), enggak ada apa-apa," ujar Jokowi.
Rumah sakit yang sempat dikabarkan mengundurkan diri dari program KJS adalah RS Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tri Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya.
Dua rumah sakit, yaitu RS Thamrin dan RS Admira, bahkan telah resmi mengundurkan diri kala 14 lainnya membatalkan rencana. Namun, menurut Jokowi, dua rumah sakit tersebut justru telah bergabung kembali ke program KJS.
"Akhirnya bergabung kembali. Santai Saja, nanti mengurus izin bergantian," kata Jokowi.